Monday , March 30 2020
Beranda / Kegiatan / Rapat Pengelolaan Aset daerah Kota Bengkulu

Rapat Pengelolaan Aset daerah Kota Bengkulu

 

BPKAD Kota Bengkulu menggelar rapat tentang pengelolaan aset daerah, yang selama ini kerap menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di selenggaran di Aula BPKAD Kota Bengkulu.

Rapat yang di pimpin oleh Dedy  Erwan,S.Sos Kabid Aset BPKAD Kota Bengkulu,yang di hadiri seluruh perwakilan OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu

Rapat ini di lakukan  dilakukan untuk pendataan dan penataan ulang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sama seperti permasalahan SDN 62 Kota Bengkulu.

Untuk diketahui, adapun aset-aset yang akan dilakukan pembukuan dan penertiban aset tersebut yakni lahan, aset bangunan yang dibangun Pemerintah Kota namun selama ini tidak termanfaatkan, aset yang dibangun Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat namun belum ada kejelasan serah terimanya, serta aset bangunan di Kota Bengkulu namun terkesan tidak bertuan

Aset Daerah yang di lakukan pendataan dan penataan ulang mencakup

  • Tanah
  • Peralatan dan Mesin
  • Gedung dan Bangunan
  • Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  • Aset Tetap Lainnya
  • Konstruksi dalam Pengerjaan.

Wewenang dan tanggung jawab Kepala OPD selaku Pengguna Barang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 :

  • mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
  • mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  • melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  • menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  • mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  • mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;
  • menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
  • mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  • melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  • menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang  pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

 

Tentang Rio Boris

Periksa juga

Percapatan Dana Kelurahan

Selasa 26 November 2019. Mengingat penggunaan dana kelurahan sudah memasuki tahapan akhir, yakni batas akhir …